PA 212 Kritik Kerumunan Jokowi di NTT

Jakarta, Berita55 -- Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif meminta keadilan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam kasus kerumunan saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (23/2).

Slamet menyarankan agar Jokowi segera menyerahkan diri ke aparat kepolisian sebab telah memicu kerumunan. Ia juga mendesak agar Kapolri memecat gubernur, bupati, dan kapolda sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerumunan tersebut.

"Maka saya sarankan kepada yang mulia Pak Jokowi agar rakyat melihat keadilan di negeri ini dan hukum berlaku sama untuk semua," kata Slamet, Rabu (24/2).

Slamet menyebut bahwa pernyataannya sekaligus memenuhi permintaan Jokowi soal kritik beberapa waktu lalu. Jokowi diketahui sempat meminta masyarakat menyampaikan kritik apapun kepada pemerintah. Menurut dia, kejadian di NTT sangat memprihatinkan.

Slamet menilaiJokowi tak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Dia juga menyebutJokowi tengah memperlihatkan hukum bekerja dengansemaunya sendiri di negara ini. "Anda sedang memperontonkan hukum suka suka di negeri ini," katanya.

Slamet menantang Jokowi untuk membuktikan perkataannya, berlaku adil dan bertindak tegas atas kerumunan yang ia timbulkan.

Atau sebagai opsi, ia meminta kasus kerumunan segera dihentikan dengan membebaskan Rizieq Shihab dan beberapa orang lain yang ditahan karena kasus kerumunan.

"Jika tidak dilakukan maka rakyat akan mengingat Anda sebagai pemimpin yang mempermainkan hukum di negeri ini," ucap Slamet.

Kunjungan Jokowi ke Maumere, NTT menuai sorotan usai aksinya melambaikan tangan dan bagi-bagi hadiah ke kerumunan warga yang menantikannya.

Kejadian itu berlangsung saat Jokowi hendak meresmikan Bendungan Napun Gete. Saat rombongan kepresidenan datang, warga berebut mendekat.

"Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan. Saat rangkaian melambat, masyarakat maju ke tengah jalan. Sehingga, membuat iring-iringan berhenti," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Selasa (23/2). (*)