Polisi Akan Mediasi Kasus Novel soal Maaher

Jakarta, Berita55 -- Polri menyatakan bakal membuka ruang mediasi bagi kasus-kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), termasuk kasus penyidik KPK Novel Baswedan terkait kicauannya soal kematian Soni Eranata alias Ustaz Maaher At-Thuwailibi di Rutan Bareskrim Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono mengatakan bahwa hal itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kapolri nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif tertanggal 19 Februari 2021.

"Kasus Novel contohnya, nanti akan sama. Surat edaran itu akan diberlakukan untuk bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada," kata Rusdi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (23/2).

Rusdi menerangkan kasus-kasus sejenis nantinya juga akan difasilitasi ruang mediasi sehingga proses hukumnya tak perlu berjalan terlalu jauh. Ia pun merujuk pada penanganan kasus-kasus tindak pidana dugaan pencemaran nama baik yang dapat diselesaikan dengan restorative justice.

"Jadi, sejak surat edaran itu ada dan juga STR itu pun muncul artinya semua diperlakukan seperti itu," kata Rusdi.

"Kalau kasus sudah ada, mulai sekarang sudah dimediasikan. Jika hal-hal yang menyangkut personal tadi hanya penghinaan, pencemaran nama baik, tentunya ke depan polisi akan mengedepannya cara-cara mediasi, restorative justice," tambahnya lagi.

Bareskrim sebelumnya telah menerima laporan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Mitra Kamtibmas (PPMK) pada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Dia dilaporkan ke polisi karena unggahan di media sosial Twitter soal penahahan Soni Eranata alias Maaher At-Thuwailibi.

Dalam cuitannya, Novel mempertanyakan alasan Polri menahan Maaher dalam kondisi sakit. Novel dalam cuitannya menyebut polisi sudah bersikap keterlaluan.

Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Mitra Kamtibmas (PPMK) kemudian melaporkannya ke polisi sambil meminta tak mengkritik sesama penegak hukum.

Diketahui, dalam surat edaran itu Kapolri Listyo memberikan sejumlah pedoman agar penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan UU ITE. Sehingga, payung hukum itu bisa menerapkan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Beberapa langkah yang dijabarkan Listyo dalam edaran itu, berkaitan agar penyidik dapat mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan. (*)