Diduga Salahgunakan Dana Bantuan Korban Gempa, Kepala BPBD Sulbar Diperiksa

Sulbar, Berita55 -- Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, mencurigai ada penyalahggunaan anggaran yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar.

Kepala BPBD Sulbar, Darno Majid telah diperiksa BPKP terkait dugaan tersebut. Ia diperiksa menyusul adanya dugaan dana penanganan bencana, bersumber dari donatur sebesar Rp1,2 miliar yang tidak jelas penggunaannya.

Kecurigaan kian menguat setelah ditemukan adanya pos anggaran untuk biaya operasional.

Biaya itu untuk memberi honor ke relawan yang diakomodir oleh BPBD Sulbar.

Padahal, dana itu seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan penyintas gempa di pengungsian.

Darno membenarkan dirinya telah diperiksa BPKP, namun saat ditanya terkait pengelolaan anggaran penanganan bencana yang masuk langsung ke rekening BPBD Sulbar, Ia enggan banyak bicara.

"Mohon maaf dalam hal penggunaan dana, kami sementara dalam pemeriksaan BPKP," kata Darno dihubungi via telepon, Rabu (17/2/2021).

Sebelumnya, DPRD Sulbar menyoroti penggunaan dana penanganan bencana yang dikelola BPBD Sulbar.

Ketua Pansus Pengawasan Anggaran dan Penyaluran Logistik DPRD Sulbar, Sudirman mengatakan, anggaran dari donasi pihak luar harusnya digunakan untuk kebutuhan pengungsi, bukan digunakan sebagai biaya operasional.

"Banyak dana yang keluar justru digunakan untuk operasional, salah satu yang paling fatal adalah pembayaran tenaga relawan," kata Sudirman.

Sudirman curiga, pembayaran tenaga relawan hanya akal-akalan oknum pejabat.

Sebab menurutnya, relawan tidak mesti harus diberi honor, karena mereka hadir menyumbangkan tenaga untuk korban gempa bumi.

Dalam rapat dengar pendapat yang digelar DPRD, Selasa (16/2/2021) dengan menghadirkan BPBD provinsi dan kabupaten, terungkap ada sekira Rp140 juta dana dikelola BPBD.

Dana itu disebut-sebut akan digunakan untuk membayar relawan.

Kepala BPBD Sulbar, Darno Majid, berkilah saat dikonfirmasi terkait anggaran itu.

Dia mengaku pos anggaran itu telah dianulir, dan sudah memanggil ketua tim relawan guna membatalkan pemberian honor relawan.

Lebih mencengangkan, berdasarkan penuturan Darno, relawan yang dimaksud akan dihonor, tak lain merupakan personel BPBD itu sendiri yang bekerja selama penanganan bencana.

Sudirman mengungkapkan, ada dana bantuan untuk korban gempa sebesar Rp2,8 miliar yang masuk ke BPBD Sulbar.

Dana itu bersumber dari sejumlah donatur.

Bukannya digunakan untuk para pangungsi, tapi justru diendapkan dan sebagai tidak jelas penggunaanya.

"Ada dua rekening yang menampung dana tersebut, yakni rekening Bank Mandiri milik BPBD Sulbar sebesar Rp1,8 miliar dan rekening di Bank BPD milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sebesar Rp1 miliar," ucapnya.

"Ada Rp1,2 miliar dana telah digunakan BPBD sementara masih ada di BPKAD belum disentuh," kata Sudirman. (*)