Aria Bima Doakan JK Tak Lupa Ingatan

Jakarta, Berita55 -- Terkait tanggapan mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) perihal bagaimana cara menyampaikan kritik tanpa ditangkap polisi membuat politikus senior PDIP, Aria Bima, geram bukan main hingga akhirnya angkat bicara menanggapi hal tersebut.

Tak segan-segan, ia menyindir sekaligus mempertanyakan sikap JK yang dinilainya seolah lupa ingatan setelah tak lagi menjabat sebagai wakil presiden.

Ia berpikir bahwa kini Jusuf Kalla (JK) kemungkinan tak lagi bisa membedakan antara kritik, hoax, ujaran kebencian, dan penistaan pasca lengser dari jabatan sebagai wakil presiden mendampingi Joko Widodo.

“Pertanyaannya, Pak JK ini masih bisa membedakan antara kritik dengan tindak pidana seperti hoax, ujaran kebencian, penistaan, dan lain-lain itu apa tidak? Atau karena sekarang sudah tidak jadi wapres tiba-tiba sudah tidak bisa membedakan?” sindir Bima pedas saat diwawancarai oleh wartawan di Solo pada hari Minggu, 14 Februari 2021 kemarin.

Dilansir dari gelora.co, Bima mengatakan bahwa konstitusi memberikan ruang kebebasan berpendapat bagi semua pihak.

Namun, kebebasan itu tidak berlaku bagi penyebaran ujaran kebencian, kabar bohong, dan penistaan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) yang dibuat jauh sebelum Jokowi menjabat sebagai presiden Indonesia.

“Saya berdoa agar Pak JK tidak cepat lupa, karena di (periode) 2014-2019 ia berada di dalam kekuasaan mendampingi presiden sebagai wapres dan tahu betul bagaimana Presiden Jokowi dan kabinetnya menghormati masukan dan kritik dari semua pihak. Ingat ya, kritik, bukan hoax,” tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut.

Bima menyebutkan bahwa saat ini ada kelompok-kelompok yang membajak ruang-ruang kebebasan demokrasi untuk melakukan provokasi dan menebar kebencian.

“Jangan salahkan polisi yang memang tugasnya menegakkan UU untuk menangkap para pelaku tindak pidana tersebut,” tambahnya lagi.

Bima lalu memberikan contoh pemberangusan aktivis kritis di masa pemerintahan SBY-JK di tahun 2004-2005. Pengkritik SBY pada masa itu banyak yang dibui dengan pasal penghinaan presiden.

Ia juga menyebutkan contoh lain, yaitu penangkapan I Wayan Gendo Suardana dan Monang J Tambunan yang memberikan kritik pemerintahan SBY terkait kenaikan harga BBM dengan penghinaan kepada presiden. (*)