Aturan Bank Tanah di UU Ciptaker Diduga Khusus Pengusaha

Jakarta, Berita55 -- Bank tanah yang dituangkan pemerintah ke dalam UU Cipta Kerja diduga sengaja berpihak kepada pengusaha.

Itu dikatakan Guru besar Fakultas Hukum UGM Maria SW Sumardjono. Menurutnya, pasal bank tanah UU Cipta Kerja tidak jelas peruntukannya.

"Ini memang ada maksud-maksud tertentu. Bisa dibaca, antara lain lembaga yang tidak jelas itu adalah untuk membantu mempermudah perizinan usaha atau persetujuan," ucap Maria dalam webinar PSLH UGM, Sabtu (10/10).

Dia mengaku tidak sepakat dengan klaim Presiden Joko Widodo "Bank tanah adalah solusi penyelesaian masalah bagi masyarakat".

Apalagi, menurutnya Jokowi selama ini sering berkeluh kesah pemerintah kesulitan menyediakan tanah. Padahal kesulitan itu terjadi akibat ketidakseriusan pemerintah.

Maria curiga bank tanah dalam UU Ciptaker dibuat untuk tujuan kegiatan bisnis, seperti pembangunan kawasan ekonomi hingga wisata.

Selain itu, kata dia, bank tanah sejatinya sudah ada. Melihat dari tugasnya untuk menyediakan hingga mendistribusikan tanah, itu sama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara Kemenkeu.

"Kenapa harus dibuat baru? karena ini ada maksud tertentu," tegasnya.

Di sisi lain, Maria mempertanyakan siapa pihak yang akan mengontrol kinerja bank tanah. Jika tidak jelas, dia menilai porsi tanah untuk reforma agraria dari bank tanah hanya pemanis.

"Jadi ini banyak sekali hal yang kontroversial , tapi dilaksanakan harus diketok palu," ujar Maria. (com)