DP: Ada Pejabat Tambah Kaya Rp80 M dalam 2 Tahun

Makassar, Berita55 -- Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengungkapkan ada pejabatnya yang tambah kaya Rp 80 miliar dalam dua tahun.

Pejabat itu adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Makassar Irwan Adnan.

Penambahan kekayaan sebesar itu dianggap Danny, sapaan Ramdhan Pomanto, tidak wajar. Terlebih Irwan disebut tambah kaya hingga puluhan miliar rupiah setelah menjadi pejabat.

"Wali kota saja menjabat lima tahun, tidak signifikan kenaikan kekayaannya. Apalagi ini kepala badan yang baru menjabat selama dua tahun," kata Danny saat dihubungi, Selasa (6/4/2021).

"Bukan bermaksud mencurigai, tapi secara logika tidak masuk di akal. Karena hanya menjabat dua tahun Kepala Bapenda Makassar, kenaikan kekayaannya sangat signifikan. Sedangkan wali kota tunjangannya banyak, tapi kenaikan kekayaannya tidak signifikan," sambungnya.

Dengan adanya temuan ini, Danny telah memerintahkan tim audit untuk memeriksaan dan penelusuran terkait kekayaan Irwan dan beberapa pejabat lainnya di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

“Kita akan melakukan audit dan melakukan penulusuran. Apalagi dia masih menjabat Kepala Bapenda Makassar sampai sekarang,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi adanya tindak pidana korupsi di kalangan pejabat Pemkot Makassar, tambah Danny, semua pejabat dilingkup Pemkot Makassar harus melaporkan kekayaannya sebelum resmi menjabat.

Laporan yang dimaksud adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka akan terus diminta melaporkan kekayaan selama jadi pejabat publik.

“Saya punya misi-misi di birokrasi adalah melanjutkan pelayanan publik kelas dunia yang bebas indikasi korupsi. Jadi persoalan itu pribadi, tapi kalau saya temukan indikasi korupsi. Pasti saya akan selesaikan ini,” sebut Danny.

Sedangkan Irwan mengatakan lonjakan hartanya dalam LHKPN terjadi karena ada kesalahan saat pertama kali melaporkan.

Awalnya, dia tidak menginput semua aset yang dimiliki istri dan keluarganya, sehingga saat ada perbaikan terjadi lonjakan kekayaan secara signifikan.

"Ini ada kesalahpahaman yang saya lakukan pada LHKPN. Karena semua belakangan baru laporkan aset termasuk mik istri dan keluarga ke LHKPN. jadi terlihat mencolok," katanya.

Irwan meminta semua pihak tidak melihat dari besaran nilai kekayaan yang dimilikinya, tapi soal integritasnya berani mengungkap semua aset-aset yang dimilikinya.

"Saya sebagai penyelenggara negara, ya wajib laporkan kekayaan di LHKPN dan sudah diverifikasi oleh KPK. Jadi jangan lihat besarnya dong, tapi soal integritas saya yang berani mengungkap ke LHKPN," tuturnya. (*)