162 Aset Cagar Budaya Makassar Belum Tercatat

Makassar, Berita55 -- Sebanyak 162 aset cagar budaya Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar belum tercatat di Dinas Kebudayaan.

Kabid Kebudayaan Dinas Kebudayaan Kota Makassar Abdul Rahman mengatakan, sulitnya pendataan dan terbatasnya anggaran dianggap menjadi faktor utama lambannya proses penyelamatan.

Menurutnya, pendataan cagar budaya bukanlah perkara mudah, pasalnya beberapa bangunan dilaporkan masuk dalam kepemilikan pribadi sehingga kerap menuai penolakan dari masyarakat.

“Jadi ini tidak sembarang, yang bekerja juga itu sudah ada kualifikasi ahli yang di-SK kan Walikota Makassar. Jadi memang sejak 2017 sampai 2018 itu sudah ada delapan yang berhasil ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya,” katanya, Senin (5/4/2021).

Abdul Rahman menjelaskan bahwa aset cagar budaya tersebut terdiri dari kawasan serta bangunan di mana saat ini tercatat baru delapan aset yang telah mengantongi sertifikat dan tujuh masih menunggu untuk dirampungkan.

“Jadi ada objek cagar budaya yang selama ini didata itu yang ada di BPCB di Provinsi itu masih ada 162 data untuk kota. 162 ini sejak berdiri dari tahun 2017 itu kita melakukan pendataan, memberikan sertifikat dan stempel bahwa ini adalah bangunan cagar budaya,” ujarnya.

Sementara itu, adapun kedelapan aset yang telah terdata dan bersertifikat di Kota Makassar adalah Museum kota Makassar, Gereja Katedral Jalan Kajaolalido, Gereja Immanuel Jalan Balaikota, Makam Diponegoro Jalan Diponegoro, Pengadilan Negeri Jalan Kartini, SMP Frater Jalan Thamrin, Benteng Rotterdam Jalan Ujung Pandang dan Apotek di Jalan Ahmad Yani.

Sementara tujuh masih berporses termasuk Stadion Mattoanging yang sementara diajukan dan menunggu sertifikat terbit sejak tahun 2019 lalu. Dia mengakui persoalan penyelesaian pendataan sebagian besar aset selain terkendala penolakan, juga terkendala persoalan anggaran yang sangat minim.

“Jadi kita juga kesulitan sebenarnya karena ini Dinas Kebudayaan sebenarnya dinas paling miskin di dunia, nah ini banyak yang mau dibiayai untuk dipercepat penyelamatan aset ini,” jelasnya.

Rahmat melanjutkan bahwa tahun ini pihaknya manargetkan sebanyak 10 cagar budaya untuk kembali dicatat dan disertifikasi pemerintah kota.

Sebelumnya Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir sempat mempersoalkan banyaknya aset cagar budaya pemerintah kota yang belum tercatat. Minimnya pencatatan tersebut otimatis akan luput dari perlindungan hukum, sehingga mudah dirusak oleh masyarakat.

“Inikan banyak yang sudah beralih itu, termasuk ada SMP milik peranakan cina dan bank Zaman Belanda itu. Makanya ini yang kita mau catat semua supaya tidak diganggu gugat, kita perlu pikirikan anak cucu kita juga, supaya dia bisa saksikan sejarah,” katanya.

Wahab mengatakan pihaknya berencana akan mendorong rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Tua, yang saat ini telah masuk program legislasi daerah (Prolegda) 2021 untuk menyelamatkan aset-aset tersebut.

“Jadi perda (Ranperda) itu nanti akan menyelamatkan cagar budaya Makassar dengan menetapkan kota tua di Makassar, supaya masyarakat ini tidak seenaknya merubah bentuk bangunan,” pungkasnya. (*)