Asal Muasal Terbitnya Perpres Investasi Miras

Jakarta, Berita55 -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat usul membuka keran investasi miras atau minuman alkohol melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021, meski pada Selasa (2/3) keputusan itu dicabutnya. Izin investasi miras awalnya akan dibuka untuk empat provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, salah satu pertimbangan kenapa izin investasi miras diperbolehkan untuk keempat wilayah tersebut karena minuman alkohol telah jadi kearifan lokal setempat.

"Jadi dasar pertimbangannya itu adalah memperhatikan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat terhadap kearifan lokal," ujar Bahlil dalam sesi teleconference, Selasa (2/3).

Bahlil lantas mencontohkan Sopi yang jadi miras tradisional kegemaran sebagian masyarakat di NTT. Menurut dia, proses pembuatan Sopi harus melalui proses panjang yang punya nilai ekonomi.

"Tetapi itu kan tidak bisa dimanfaatkan karena dilarang. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan juga bisa diolah untuk produk ekspor maka itu dilakukan (pemberian izin)," sambungnya.

Dia juga menyoroti kegemaran masyarakat Bali yang kerap mengkonsumsi arak lokal namun punya kualitas ekspor. "Itu akan ekonomis kalau itu dibangun berbentuk industri. Tapi kalau dibangun sedikit-sedikit apalagi itu dilarang maka tidak mempunyai nilai ekonomi. Itulah kemudian kenapa dikatakan bahwa memperhatikan budaya dan kearifan setempat," tuturnya.

Berlandaskan realita tersebut, Bahlil lantas bercerita pada Presiden Jokowi agar produksi miras lokal bisa turut mendapat sokongan investasi. Sehingga produksinya bisa merambah ekspor di pasar global.

"Aspirasi aspirasi itu kami sampaikan juga kepada bapak presiden lewat pak mensesneg. Sehingga kemudian aspirasi ini sangat dihargai dan didengar dan dihormati, dan kemudian bapak Presiden memutuskan untuk itu tidak dilakukan," pungkasnya. (*)